BERITA

Diskusi Ilmiah Rutin “Artikulasi Citizenship Di Era Digital”


2019-05-02

Diskusi ilmiah rutin Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) AMIKOM Yogyakarta yang kedua mengambil tema “Artikulasi Citizenship Di Era Digital” tema ini diambil karena banyak masyarakat dan mahasiswa yang masih salah mengartikan makna citizenship di era digital saat ini. Sehingga hal ini menjadi tema yang menarik untuk dibahas dalam diskusi ilmiah rutin ini.

Kegiatan ini dilakukan di Universitas AMIKOM Yogyakarta tepatnya di Ruang Citra 1 pada tanggal 5 Juni 2018 dengan narasumber utama yaitu Ignasius Jaques Juru yang merupakan peneliti PolGov. Diskusi ini diikuti oleh mahasiswa baik dari Prodi Ilmu Pemerintahan maupun prodi lainnya seperti mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional dan Mahasiswa Prodi Akuntansi. Selain itu dosen Ilmu Pemerintahan juga ikut serta dalam diskusi yang diadakan rutin ini.

Dalam diskusi ini Bapak Ignasius menyampaikan bahwa citizenship merupakan faktor yang paling penting dalam pemerintahan. Baik didalam sektor formal maupun sektor informal. Citizenship menekankan pada fungsi masyarakat sipil di lingkungan pemerintahan serta peran aktif dari masyarakat sipil dalam pembangunan nasional suatu negara.

 

Tema yang diambil sangat menarik dan sesuai dengan keadaan dijaman modern ini, dimana era digital selalu dikedepankan serta selalu dilibatkan dalam bidang apapun termasuk dalam proses politik dan pemerintahan. Salah satunya adalah dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. Dengan adanya era digital masyarakat dapat mengakses mengenai proses berjalannya pemerintah dan menjadi pihak yang terlibat didalamnya.

Artikulasi citizenship di era digitalisasi, menurut Bapak Ignasius citizenship merupakan aspek yang sangat penting terhadap proses berkembangnya digitalisasi salah satunya adalah dengan adanya media social, media social tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun citizen juga dapat memanfaatkannya sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan memberikan pendapat berupa saran, kritik, dan masukan terhadap pemerintahan.

Bapak Ignasius menyampaikan bahwa Warga Negara adalah bagian dari makna citizenship, warga negara adalah pemegang hak, bearer of rights, yang mana setiap haknya dijamin oleh konstitusi dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Pemaknaan seperti ini, menempatkan negara sebagai subjek yang memiliki peran aktif untuk memenuhi hak-hak warga negara. Akan tetapi rumusan seperti sering menempatkan warga negara hanya sebatas subjek yang pasif yang menunggu diurus oleh negara. Akibatnya, negara menjadi sentral bahkan tidak jarang merumuskan apa yang memiliki dampak buruk bagi warga negara.

Seperti yang terjadi di Zaman Orde Baru, negara memainkan fungsi sentral, apa saja yang dilakukan oleh negara harus diterima karena secara sepihak dianggap mendatangkan kebaikan bagi warga negara. Warga negara pun aktif dalam konteks impelementasi kebijakan negara, namun mereka tidak menjadi subjek politik yang ikut menentukan proses perumusan kebijakan. Di sini warga negara hanya menjadi warga negara aktif bukan warga negara aktivis.

Dalam kajian tersebut terdapat berbagai pertanyaan salah satunya adalah “Dalam era digitalisasi sering terjadi adanya akun provokator lalu bagaimana cara kita menanggapi akun akun tersebut dalam artikulasi citizenship tersebut?”. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut bapak ignasius menyampaikan bahwa “Cara kita untuk menghadapi segala persoalan yang ada di media sosial, khususnya dengan munculnya akun provokator, yang perlu kita tekankan pada diri kita adalah bagaimana kita berfikir dan berjiwa kritis atas segala isu yang beredar, bukan hanya sekedar menerima apapun yang telah diberitakan oleh orang lain. Kita harus mencari tau apakah sesuai data atau tidak. (MN)